walknesia.id – Pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja sektor transportasi laut menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan sistem ekonomi Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang juga mencakup sektor Pelabuhan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Dalam upaya memperbaiki sistem pelabuhan dan mencapai target penerimaan yang lebih tinggi, Ditjen Hubla berhasil mencatatkan pencapaian signifikan, dengan PNBP mencapai Rp 6 triliun pada tahun 2025. Artikel ini akan mengulas bagaimana Stranas PK bekerja untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja pelabuhan di Indonesia.
1. Strategi Nasional PK: Tujuan dan Implementasi
Stranas PK, yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk menanggulangi praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi laut. Program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga pada pengawasan dan peningkatan efisiensi operasional, termasuk di pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi titik vital perekonomian Indonesia.
Dalam konteks ini, Ditjen Hubla, sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan, berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan Stranas PK. Salah satu strategi yang dijalankan adalah melakukan digitalisasi dan transparansi dalam setiap proses pelayanan pelabuhan, mulai dari pengurusan izin hingga transaksi PNBP yang lebih terpantau dan terukur. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor transportasi laut.
2. Perbaikan Pelabuhan dan PNBP: Pencapaian Rp 6 Triliun
Salah satu capaian yang menonjol dari implementasi Stranas PK di Ditjen Hubla adalah keberhasilan mencapai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target. Pada tahun 2025, PNBP dari sektor pelabuhan tercatat mencapai Rp 6 triliun, sebuah angka yang sangat signifikan mengingat sebelumnya ada berbagai kendala dalam hal pengelolaan dan pengawasan di sektor ini.
Peningkatan PNBP ini tidak lepas dari perbaikan sistem pelayanan pelabuhan yang kini lebih efisien dan transparan. Selain itu, dengan implementasi sistem pembayaran digital dan pengawasan berbasis teknologi, pengelolaan PNBP dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Sebagai hasilnya, penerimaan negara dari sektor pelabuhan dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan infrastruktur transportasi laut yang lebih maju dan berkualitas.
3. Mengurangi Potensi Korupsi melalui Digitalisasi dan Transparansi
Korupsi yang terjadi di sektor pelabuhan seringkali terkait dengan ketidakjelasan proses, prosedur yang berbelit-belit, serta pengawasan yang kurang efektif. Untuk itu, Stranas PK mendorong digitalisasi di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di pelabuhan. Salah satu langkah utama adalah penerapan sistem e-ticketing, e-payment, dan sistem pelaporan yang berbasis online, yang memungkinkan semua transaksi dan prosedur dapat dipantau secara real-time.
Dengan adanya sistem digital ini, potensi praktik korupsi dapat diminimalisir, karena seluruh proses menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, implementasi sistem digital juga memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan, yang dapat melakukan berbagai transaksi dengan lebih cepat dan mudah tanpa adanya perantara yang dapat memanfaatkan celah untuk tindakan korupsi.
4. Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Perbaikan dalam sektor pelabuhan yang tercapai melalui Stranas PK memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan pelabuhan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada kelancaran arus barang melalui pelabuhan. Oleh karena itu, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pelabuhan sangat penting untuk mendukung perdagangan dan logistik yang lebih baik.
Dengan meningkatnya penerimaan PNBP, pemerintah dapat lebih mudah melakukan reinvestasi untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas transportasi laut lainnya. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar global, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi bagi masyarakat.
5. Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Meskipun Stranas PK telah menunjukkan hasil yang positif, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja pelabuhan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi implementasi kebijakan di seluruh pelabuhan di Indonesia, terutama yang ada di daerah-daerah terpencil.
Untuk itu, pemerintah perlu terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini, serta memberikan pelatihan kepada petugas pelabuhan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan dengan baik. Selain itu, teknologi juga perlu terus dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap proses tetap terpantau dan tidak ada celah untuk praktik korupsi.
Kesimpulan
Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam sektor pelabuhan di Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan tercapainya penerimaan PNBP sebesar Rp 6 triliun pada tahun 2025. Langkah ini tidak hanya berhasil mengurangi praktik korupsi di pelabuhan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor transportasi laut. Melalui digitalisasi dan peningkatan pengawasan, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus memperbaiki sistem pelayanan di pelabuhan-pelabuhan strategis. Dengan langkah-langkah yang tepat, sektor pelabuhan Indonesia dapat terus berkembang, memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.
