walknesia.id – Pemerintahan yang baru terpilih sering kali memunculkan antisipasi dan harapan baru dari masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sektor-sektor vital seperti hak asasi manusia (HAM). Salah satu posisi yang mendapat perhatian besar adalah Menteri HAM, yang perannya sangat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi warga negara. Namun, baru-baru ini, seorang Menteri HAM pilihan Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam setelah mendapatkan nilai terendah dalam penilaian dari lembaga survei Celios. Lantas, apa yang sebenarnya salah dengan kinerja Menteri HAM ini?
Hasil Survei Celios: Penilaian yang Mengejutkan
Celios (Center for Economic and Legal Studies) adalah lembaga survei yang sering memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat nasional maupun sektoral. Dalam penilaian terbaru mereka, Menteri HAM yang baru dipilih oleh Prabowo mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan beberapa menteri lainnya. Hasil ini cukup mengejutkan, mengingat banyak yang berharap bahwa sektor HAM akan mendapat perhatian serius dari pemerintah yang baru.
Namun, penurunan nilai ini tidak datang begitu saja. Celios mengungkapkan beberapa alasan mengapa Menteri HAM tersebut mendapatkan skor yang rendah dalam evaluasi mereka. Salah satu faktor utama yang mereka soroti adalah kurangnya tindakan konkret dalam mengatasi isu-isu hak asasi manusia yang cukup mendesak di Indonesia, termasuk masalah kebebasan berpendapat, hak atas lingkungan yang sehat, serta perlindungan bagi kelompok minoritas.
Kurangnya Tindakan Konkret dalam Menangani Isu HAM
Berdasarkan penilaian dari Celios, kinerja Menteri HAM terpilih dinilai masih minim dalam hal implementasi kebijakan yang dapat memberikan perubahan nyata dalam kondisi HAM di Indonesia. Salah satu area yang sangat dinantikan adalah penegakan kebebasan berpendapat, yang sering kali terhalang oleh tindakan represif terhadap jurnalis dan aktivis.
Dalam beberapa bulan terakhir, meskipun banyak laporan mengenai pelanggaran HAM, respons Menteri HAM masih dirasa kurang memadai. Alih-alih melakukan langkah-langkah konkret untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, banyak kebijakan yang terlihat hanya berupa pernyataan-pernyataan umum tanpa ada aksi nyata yang diambil. Hal ini tentu saja mempengaruhi citra dan kinerja menteri tersebut di mata publik, yang menginginkan perubahan lebih cepat.
Selain itu, perhatian terhadap hak-hak lingkungan dan masalah sosial seperti penggusuran paksa juga minim dalam penilaian Celios. Padahal, isu-isu ini tidak hanya terkait dengan hak asasi manusia, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat luas. Masyarakat pun menginginkan lebih banyak tindakan yang dapat mengatasi masalah-masalah ini, yang selama ini menjadi tantangan besar di tanah air.
Dinamika Politik yang Mempengaruhi Kinerja
Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di Indonesia juga berperan besar dalam kinerja seorang Menteri. Sebagai bagian dari kabinet yang dipilih oleh Prabowo Subianto, Menteri HAM terpilih kemungkinan besar terpengaruh oleh arah kebijakan politik yang lebih besar dan prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh Presiden dan partai politik. Terkadang, hal ini menyebabkan keterbatasan dalam bergerak untuk mengatasi isu-isu hak asasi manusia yang memerlukan perhatian lebih mendalam dan komitmen jangka panjang.
Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan apakah Menteri HAM benar-benar memiliki kebebasan untuk menjalankan kebijakan yang independen tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu. Sebab, ketika kebijakan hanya berfokus pada politik dan kekuasaan, maka isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia sering kali terabaikan.
Keterbukaan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan
Salah satu kritik utama terhadap kinerja Menteri HAM adalah kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat Indonesia menginginkan agar Menteri HAM tidak hanya bertindak atas nama pemerintah, tetapi juga mendengarkan suara rakyat, terutama yang terdampak langsung oleh kebijakan terkait hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan sangat penting, terutama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Selain itu, penerimaan terhadap saran dan kritik juga penting agar Menteri HAM dapat bekerja lebih efektif. Masyarakat berharap agar Menteri lebih sering melakukan dialog dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang sudah berpengalaman dalam isu-isu HAM. Dengan kolaborasi yang lebih kuat, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mengubah Arah dan Menetapkan Prioritas yang Lebih Jelas
Bagi Menteri HAM, langkah pertama untuk meningkatkan kinerjanya adalah dengan menetapkan prioritas yang jelas dalam agenda kerjanya. Menteri harus lebih fokus pada isu-isu mendasar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penguatan hukum terkait pelanggaran HAM. Keberhasilan Menteri HAM dalam menangani isu-isu ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat.
Jika Menteri HAM dapat menunjukkan komitmennya melalui tindakan konkret yang mengarah pada perbaikan nyata dalam kondisi hak asasi manusia, penilaian dari lembaga seperti Celios mungkin akan berbalik positif. Hal ini tentu akan meningkatkan citra Menteri HAM dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Kesimpulan: Tindakan Nyata untuk Perubahan Positif
Kinerja Menteri HAM pilihan Prabowo yang mendapat nilai terendah dari Celios seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menangani isu hak asasi manusia di Indonesia. Diperlukan langkah konkret dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan fokus pada isu-isu mendesak, Menteri HAM bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
