walknesia.id – Mendekati hari pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan pentingnya pelaksanaan yang aman, tertib, dan sesuai aturan. Pilkada adalah wujud nyata demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sarana memilih pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Untuk itu, menjaga stabilitas sosial dan politik menjadi prioritas utama.
Keamanan Sebagai Pilar Utama
Keamanan selama proses Pilkada, khususnya menjelang hari pencoblosan, menjadi fokus utama Mendagri. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa potensi konflik seringkali meningkat menjelang pemungutan suara, baik akibat rivalitas antarpendukung calon maupun isu-isu lain yang memicu ketegangan.
Mendagri telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keamanan di setiap tahapan Pilkada. Pengamanan tidak hanya dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga di titik-titik strategis lain yang berpotensi menjadi pusat keramaian. “Keamanan adalah kunci untuk memastikan masyarakat merasa nyaman datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka,” ujar Mendagri.
Netralitas Aparatur Pemerintah
Isu netralitas aparatur pemerintah menjadi perhatian serius. ASN, perangkat desa, dan aparat pemerintahan lainnya diingatkan untuk tidak memihak salah satu calon. Keterlibatan aparatur pemerintah yang tidak netral dapat memicu konflik serta mencederai integritas Pilkada.
Mendagri juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Dalam rangka mencegah pelanggaran, sosialisasi dan pengawasan terus diperkuat, baik melalui regulasi maupun kerja sama dengan lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pentingnya Kampanye Damai
Menjelang hari pencoblosan, Mendagri kembali mengingatkan para calon kepala daerah dan tim suksesnya untuk menjaga etika dalam berkampanye. Politik yang sehat, berbasis gagasan, dan berorientasi pada solusi menjadi harapan utama agar masyarakat dapat memilih dengan bijak.
“Jangan ada ujaran kebencian, hoaks, atau kampanye hitam. Semua pihak harus mendukung terciptanya suasana damai menjelang hari pencoblosan,” tegas Mendagri. Ia juga mengimbau tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk turut berperan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.
Sinergi Penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu diingatkan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. KPU harus memastikan semua persiapan teknis, mulai dari distribusi logistik hingga tata kelola TPS, berjalan dengan baik. Sementara itu, Bawaslu diharapkan lebih aktif dalam memantau dan menindak pelanggaran pemilu.
Aparat keamanan juga telah diarahkan untuk bersikap tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Sinergi antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Mendagri menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Masyarakat diajak untuk menggunakan hak pilih mereka sebagai bagian dari tanggung jawab demokrasi. “Setiap suara menentukan masa depan daerah masing-masing. Jangan golput, dan pastikan pilihan didasarkan pada pertimbangan rasional,” ujar Mendagri.
Untuk memotivasi partisipasi, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih. Selain itu, imbauan untuk tidak terpengaruh politik uang dan tekanan dari pihak manapun terus disosialisasikan.
Antisipasi Kendala Teknis
Persiapan teknis di TPS juga menjadi perhatian utama. Ketersediaan logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan tinta, dipastikan telah lengkap dan siap didistribusikan ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Hal ini dilakukan agar tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pencoblosan.
Selain itu, protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat mengingat pelaksanaan Pilkada masih berada dalam situasi pandemi. Petugas di TPS telah dilengkapi dengan alat pelindung diri, dan pengaturan waktu pemilih datang ke TPS dirancang untuk mencegah kerumunan.
Kesimpulan
Pilkada yang aman dan tertib adalah tanggung jawab bersama. Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kontribusi masyarakat, aparat keamanan, dan semua pihak yang terlibat. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Pilkada dapat berjalan lancar, menghasilkan pemimpin yang legitimate, dan menciptakan demokrasi yang semakin berkualitas.
“Jadikan Pilkada sebagai momentum untuk membangun daerah lebih baik. Mari wujudkan pesta demokrasi yang damai, tertib, dan membanggakan,” tutup Mendagri.
