Walknesia.id – Kebijakan penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan. Sebagai wakil rakyat yang kerap memperjuangkan aspirasi pelaku UMKM, Daniel Johan menyampaikan apresiasi atas kebijakan ini. Menurutnya, langkah Prabowo menghapus utang UMKM adalah angin segar yang diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat kecil, yang selama ini kesulitan melunasi utang di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Kebijakan penghapusan utang ini sejalan dengan komitmen Prabowo dalam memperkuat perekonomian rakyat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan adanya penghapusan utang, diharapkan UMKM yang sempat terjerat kredit dapat kembali beroperasi dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Namun, Daniel Johan juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus disalurkan dengan tepat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh UMKM yang membutuhkan.
Dampak Kebijakan Penghapusan Utang bagi UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di seluruh negeri. Namun, pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang rentan terhadap tekanan ekonomi, terutama dalam situasi pandemi dan tantangan global lainnya. Banyak dari mereka yang akhirnya terjerat utang untuk menjaga kelangsungan usaha.
Kebijakan Prabowo untuk menghapus utang bagi UMKM diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan keuangan. Penghapusan utang ini tidak hanya memberikan keringanan finansial, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kembali bangkit dan meningkatkan produktivitas usaha. Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Daniel Johan menilai bahwa langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Ia juga berharap bahwa dengan adanya penghapusan utang, UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produk mereka tanpa harus dibebani oleh angsuran yang berat.
Harapan Agar Tepat Sasaran dan Transparan
Selain apresiasi, Daniel Johan juga mengungkapkan harapannya agar kebijakan ini dijalankan dengan tepat sasaran. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM yang benar-benar membutuhkan keringanan utang dapat menerima manfaat dari kebijakan ini. Dalam hal ini, transparansi dan ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan program penghapusan utang bagi UMKM.
Daniel Johan mengusulkan adanya pendataan yang akurat dan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat kebijakan ini adalah pelaku usaha yang memenuhi kriteria. Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan instansi terkait, seperti lembaga perbankan dan koperasi, diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan utang dapat dilakukan secara merata dan tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pelaku usaha.
Dalam beberapa kesempatan, Daniel juga menyoroti perlunya pendampingan dan program pelatihan bagi UMKM setelah penghapusan utang. Menurutnya, penghapusan utang hanya akan berdampak maksimal jika disertai dengan pembinaan yang berkelanjutan, seperti pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan digitalisasi usaha. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Membangun Ekosistem UMKM yang Berkelanjutan
PKB melihat bahwa kebijakan penghapusan utang merupakan langkah awal dalam menciptakan ekosistem yang lebih kuat bagi UMKM di Indonesia. Menurut Daniel Johan, selain penghapusan utang, pemerintah juga perlu memprioritaskan kemudahan akses permodalan, penurunan suku bunga pinjaman, dan penyederhanaan regulasi bagi UMKM. Dengan adanya dukungan yang menyeluruh, diharapkan UMKM tidak hanya sekadar terbebas dari jeratan utang, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Daniel Johan juga menekankan bahwa pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara UMKM dengan pihak swasta dan lembaga keuangan. Melalui kolaborasi ini, UMKM dapat memperoleh akses lebih mudah ke pasar dan sumber daya yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha. Di era digital ini, penting bagi UMKM untuk bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas.
PKB, kata Daniel, akan terus mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-UMKM, termasuk dalam hal penghapusan utang dan bantuan permodalan. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil, karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah.
Kebijakan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Daniel Johan berharap bahwa kebijakan penghapusan utang ini bukan hanya langkah sementara, melainkan menjadi awal dari kebijakan-kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Prabowo diharapkan dapat terus menggulirkan program-program yang berorientasi pada pembangunan ekonomi rakyat, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil.
Bagi PKB, kebijakan penghapusan utang ini adalah bukti bahwa pemerintah peduli terhadap sektor UMKM dan berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi mereka. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM, PKB optimis bahwa perekonomian Indonesia dapat pulih dan bahkan mengalami pertumbuhan yang lebih kuat.
