walknesia.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang sudah dipersiapkan. PKB berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.
PKB menilai kenaikan PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini dirasa sangat tidak tepat karena mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah, masih berjuang untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan biaya hidup yang terus berkembang. PKB mengingatkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk meningkatkan beban pajak, mengingat ketahanan ekonomi yang masih rapuh.
Risiko Kenaikan PPN Terhadap Perekonomian Masyarakat
Kenaikan PPN ini dapat mempengaruhi harga barang-barang pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. PKB khawatir bahwa hal ini akan memperburuk situasi bagi masyarakat yang masih berusaha pulih dari dampak ekonomi yang berat. Masyarakat yang lebih miskin dan rentan diperkirakan akan terkena dampak paling besar dari kebijakan ini, karena mereka lebih tergantung pada barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau.
Walaupun pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan, PKB menegaskan bahwa saat ini masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih fokus pada penguatan daya beli dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Meningkatkan PPN justru dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, yang berisiko merugikan banyak orang, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan.
Alternatif yang Diusulkan PKB untuk Mengurangi Beban Masyarakat
Sebagai solusi alternatif, PKB mengusulkan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang lebih menyejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan pajak yang adil dan tidak memberatkan rakyat. PKB juga mendesak agar bantuan sosial diperluas dan ditargetkan lebih tepat sasaran untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Selain itu, PKB menyarankan agar pemerintah melakukan dialog terbuka dengan masyarakat dan berbagai elemen politik untuk menemukan kebijakan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dialog ini penting agar kebijakan yang diterapkan lebih berbasis pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan negara.
Keterbukaan Pemerintah Terhadap Kritik dan Masukan
PKB menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mendengarkan masukan dan kritik dari berbagai pihak. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan pertimbangan ulang terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
Harapan PKB untuk Kebijakan Ekonomi yang Pro-Rakyat
PKB berharap agar pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, terutama terkait dengan PPN. Penundaan kenaikan PPN diharapkan dapat memberi ruang bagi pemulihan ekonomi yang lebih baik, tanpa menambah beban masyarakat. PKB menginginkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
