walknesia.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat lebih dalam dalam pengawasan terhadap dua sektor yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, yakni program haji dan sektor pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan kedua sektor tersebut dikelola dengan transparansi dan bebas dari potensi praktik korupsi yang dapat merugikan publik.
Sektor haji, yang melibatkan dana negara yang besar, menjadi fokus utama karena pengelolaan yang tidak transparan bisa membuka peluang untuk penyalahgunaan anggaran. Setiap tahun, ribuan calon jemaah haji berangkat ke Tanah Suci, dan untuk itu, pengelolaan dana serta pelayanan yang diberikan harus dilakukan dengan baik dan jelas. Menag berharap dengan adanya pengawasan dari KPK, pelaksanaan program haji dapat lebih terjamin akuntabilitasnya, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji dapat semakin terjaga.
Selain itu, sektor pendidikan di bawah Kementerian Agama, yang mencakup madrasah hingga perguruan tinggi Islam, juga menjadi perhatian Menag. Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pengajar. Menag menekankan pentingnya transparansi dalam sektor ini agar anggaran pendidikan tidak disalahgunakan.
“Kami berharap KPK bisa membantu mengawasi kedua sektor ini, agar anggaran yang digunakan untuk haji dan pendidikan benar-benar sampai ke tujuan dan tidak ada penyimpangan yang terjadi,” ujar Yaqut Cholil Qoumas.
KPK menyambut baik permintaan Menag untuk berkolaborasi dalam pengawasan ini. Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan bahwa pihaknya selalu siap untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik, terutama di sektor-sektor strategis seperti haji dan pendidikan. Firli menambahkan bahwa KPK akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dalam program haji dan sektor pendidikan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
“KPK akan berfokus pada aspek pengelolaan anggaran dan prosedur operasional dalam kedua sektor ini. Kami akan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan transparan dan akuntabel,” kata Firli.
Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif dari KPK, diharapkan program haji dan sektor pendidikan dapat lebih baik lagi, serta memberi dampak positif bagi masyarakat. Kepercayaan terhadap penyelenggaraan haji, yang merupakan ibadah penting bagi umat Islam, diharapkan tetap terjaga, sementara kualitas pendidikan di madrasah dan perguruan tinggi Islam dapat terus berkembang.
Langkah kolaborasi antara Kementerian Agama dan KPK ini diyakini akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan dengan transparansi, dan akhirnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.
