walknesia.id – Amnesty International mendesak pihak kepolisian untuk menghentikan proses hukum terkait laporan yang dibuat oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terhadap Said Didu, mantan pejabat Kementerian BUMN yang kini aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Laporan ini terkait dengan kritik yang dilontarkan Said Didu di media sosial mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat desa, yang kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh Apdesi.
Said Didu, dalam kritiknya, menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai tidak memihak pada masyarakat desa. Menanggapi hal tersebut, Apdesi menganggap bahwa kritik tersebut berpotensi merusak reputasi organisasi dan beberapa pejabat yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Sebagai langkah hukum, Apdesi kemudian melaporkan Said Didu ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Namun, Amnesty International menilai tindakan hukum terhadap Said Didu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Organisasi ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah tanpa takut akan konsekuensi hukum. Menurut Amnesty, proses hukum yang dilayangkan terhadap Said Didu berpotensi menciptakan atmosfer ketakutan yang akan membatasi hak-hak individu untuk berbicara secara terbuka.
“Kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum internasional dan konstitusi Indonesia. Proses hukum terhadap Said Didu karena menyampaikan kritik adalah bentuk intimidasi yang harus dihentikan segera,” kata Amnesty International dalam pernyataannya.
Said Didu sendiri menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa kritiknya tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik siapapun, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara, ia memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Apdesi, di sisi lain, menyatakan bahwa laporan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kehormatan organisasi dan pejabat yang terlibat. Mereka berpendapat bahwa kritik Said Didu telah melampaui batas dan perlu mendapatkan perhatian hukum agar tidak merusak integritas organisasi pemerintah.
Kritik atas laporan ini datang dari berbagai pihak, terutama dari organisasi yang mendukung kebebasan berbicara. Banyak yang menilai bahwa kasus ini berisiko menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana proses hukum dapat digunakan untuk mengekang suara-suara kritis. Proses hukum yang sedang berjalan dianggap sebagai upaya untuk menakut-nakuti orang-orang yang berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah.
Ke depannya, proses hukum ini akan terus dipantau oleh masyarakat dan berbagai organisasi yang peduli terhadap hak asasi manusia. Banyak yang berharap bahwa kepolisian dan pemerintah akan lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus seperti ini, dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan ketertiban umum.
