walknesia.id – Pengadilan resmi menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, memastikan bahwa status tersangkanya tetap sah. Keputusan ini sekaligus memperkuat dasar hukum yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus yang sedang berjalan.
Hakim Tegaskan Penetapan Tersangka Sah
Dalam persidangan, hakim menyatakan bahwa seluruh proses penetapan Hasto sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bukti dan dokumen yang diajukan oleh penyidik dinilai cukup kuat untuk mendukung status hukum yang disematkan kepada Hasto.
Hakim juga menolak dalil yang diajukan oleh kuasa hukum Hasto yang menyebutkan adanya pelanggaran prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, permohonan untuk membatalkan status tersangka secara hukum tidak dapat diterima.
Penyidik Akan Melanjutkan Proses Hukum
Dengan putusan ini, penyidik memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melanjutkan proses penyidikan. Mereka menegaskan bahwa kasus ini akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa adanya hambatan hukum dari gugatan praperadilan.
Pihak penyidik juga memastikan bahwa mereka akan menangani perkara ini secara transparan dan profesional. Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Reaksi dari Kuasa Hukum dan Publik
Tim kuasa hukum Hasto menyatakan kekecewaannya atas putusan ini. Mereka berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang seharusnya menjadi pertimbangan pengadilan untuk membatalkan status tersangka. Meski demikian, mereka tetap menghormati putusan yang telah diambil.
Di sisi lain, publik menilai putusan ini sebagai bukti bahwa proses hukum di Indonesia tetap berjalan secara independen. Banyak pihak yang menganggap bahwa keputusan hakim merupakan langkah yang memperkuat supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Kesimpulan
Dengan ditolaknya praperadilan yang diajukan, status tersangka Hasto Kristiyanto tetap sah dan proses hukum akan terus berlanjut. Keputusan ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, dan supremasi hukum tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus ini.
