Donald Trump dan Kontroversi Penarikan AS dari Dewan HAM PBB: Langkah Strategis atau Keputusan Kontroversial?

walknesia.id – Keputusan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menarik negaranya dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) menjadi sorotan global. Langkah ini diambil setelah Trump menuduh lembaga tersebut bersikap bias terhadap Israel dan berulang kali mengkritik negara tersebut. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari dalam negeri Amerika maupun komunitas internasional. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah strategis untuk mendukung sekutu utama AS, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang melemahkan komitmen Amerika terhadap hak asasi manusia.

Mengapa Trump Menarik AS dari Dewan HAM PBB?

Salah satu alasan utama yang dikemukakan pemerintahan Trump dalam keputusannya adalah tuduhan bahwa Dewan HAM PBB memiliki agenda yang anti-Israel. Menurut pemerintahan Trump, lembaga tersebut secara tidak adil menargetkan Israel melalui berbagai resolusi yang mengkritik kebijakan negara tersebut terhadap Palestina.

Mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menyatakan bahwa Dewan HAM PBB sering kali mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara lain, namun terus mengkritik Israel dengan resolusi-resolusi yang dianggap berat sebelah. Haley juga menegaskan bahwa AS tidak akan menjadi bagian dari lembaga yang menurutnya tidak memiliki kredibilitas dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara adil.

Selain itu, Trump juga menyoroti keanggotaan beberapa negara yang dianggap sebagai pelanggar berat hak asasi manusia, seperti Venezuela, Cina, dan Kuba. Menurutnya, keberadaan negara-negara ini dalam dewan justru menunjukkan bahwa lembaga tersebut gagal dalam misinya untuk menegakkan hak asasi manusia secara universal.

Dampak Penarikan AS dari Dewan HAM PBB

Langkah AS ini menuai berbagai reaksi, baik dari sekutu maupun lawan politiknya. Banyak negara Eropa menyayangkan keputusan Trump karena mereka menganggap bahwa kehadiran AS di dalam dewan sangat penting dalam menekan negara-negara yang benar-benar melakukan pelanggaran HAM.

Di sisi lain, Israel menyambut baik langkah tersebut. Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Dewan HAM PBB memang memiliki bias terhadap Israel dan keputusan AS membuktikan bahwa Washington berdiri teguh dalam membela sekutunya.

Namun, beberapa organisasi hak asasi manusia justru mengecam keputusan tersebut. Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International menilai bahwa tindakan Trump hanya akan melemahkan posisi AS dalam membela hak asasi manusia di tingkat global. Menurut mereka, jika AS benar-benar peduli dengan isu hak asasi manusia, maka tetap berada di dalam dewan dan mendorong reformasi dari dalam akan menjadi langkah yang lebih bijak.

Perubahan Kebijakan di Era Biden

Ketika Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS, salah satu langkah yang ia ambil adalah membawa Amerika Serikat kembali ke dalam Dewan HAM PBB. Pemerintahan Biden berpendapat bahwa meskipun dewan memiliki berbagai kekurangan, AS tetap harus menjadi bagian dari lembaga tersebut untuk dapat mendorong perubahan dari dalam.

Keputusan Biden ini sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang lebih multilateral, berbeda dengan pendekatan Trump yang cenderung unilateral dan lebih berfokus pada kepentingan nasional Amerika Serikat tanpa memperhitungkan kerja sama global.

Kesimpulan: Strategi atau Langkah Kontroversial?

Penarikan AS dari Dewan HAM PBB di era Trump merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi pada kepentingan domestik dan dukungan terhadap Israel. Sementara bagi pendukung Trump, langkah ini dianggap sebagai upaya menolak lembaga yang dinilai tidak adil dan bias, bagi para pengkritiknya, keputusan ini hanya melemahkan komitmen AS dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara global.

Kebijakan luar negeri AS selalu menjadi sorotan karena pengaruhnya yang luas di dunia. Dengan kembalinya AS ke Dewan HAM PBB di bawah pemerintahan Biden, masa depan peran Washington dalam isu hak asasi manusia masih akan terus berkembang, bergantung pada kepemimpinan dan arah kebijakan yang diambil oleh pemimpin berikutnya.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *