Walknesia.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas langkah tegas Komisi Digital (Komdigi) dalam mengungkap dan menindak kasus dugaan keterlibatan pegawainya dalam praktik judi online. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dengan jajaran pimpinan Komdigi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (3/11/2024).”
“ni merupakan langkah berani yang patut diapresiasi. Tidak mudah bagi sebuah institusi untuk membongkar ‘bobrok’ di internal mereka sendiri,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR dalam sambutannya. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan komitmen serius Komdigi dalam menjaga integritas institusi.
Kasus yang mencuat ke publik beberapa hari lalu ini melibatkan sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat dalam jaringan judi online. Investigasi internal yang dilakukan Komdigi mengungkap adanya dugaan pemanfaatan akses dan informasi sensitif untuk kepentingan bisnis perjudian digital.
Kepala Komdigi dalam paparannya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian audit internal sejak menerima laporan awal tiga bulan lalu. “Kami menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang, apalagi yang berkaitan dengan praktik ilegal seperti judi online,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komdigi telah membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan Kepolisian dan KPK untuk menuntaskan kasus ini. “Kami tidak main-main. Seluruh pegawai yang terlibat akan diproses secara hukum dan diberhentikan dengan tidak hormat,” tambah Kepala Komdigi.
Anggota Komisi I DPR dari berbagai fraksi turut menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di Komdigi. Mereka mendorong adanya pembaruan Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan mekanisme kontrol untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
“Kasus ini harus menjadi momentum bagi Komdigi untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Mulai dari sistem rekrutmen, pengawasan, hingga penegakan kode etik pegawai,” ujar salah satu anggota Komisi I dari fraksi partai pemerintah.
Tim investigasi Komdigi mengungkapkan bahwa modus operandi para pelaku cukup canggih. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan untuk memfasilitasi akses ke situs-situs judi online yang seharusnya diblokir. “Ada indikasi bahwa jaringan ini telah beroperasi selama lebih dari setahun dengan memanfaatkan kelemahan sistem,” jelas Ketua Tim Investigasi.
Komdigi juga mengumumkan akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pegawai, terutama yang memiliki akses ke sistem vital. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan ilegal.
Serikat Pegawai Komdigi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pimpinan. “Kami mendukung penuh upaya pembersihan internal ini. Integritas institusi harus dijaga, dan oknum-oknum yang mencoreng nama baik Komdigi harus ditindak tegas,” ujar Ketua Serikat Pegawai.
DPR meminta Komdigi untuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan kasus secara berkala. “Kami akan terus mengawal proses ini. Transparansi dan ketegasan dalam penanganan kasus menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR.
Kasus ini juga menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk pegiat antikorupsi yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga-lembaga digital pemerintah. “Ini momentum yang tepat untuk membenahi sistem pengawasan di seluruh institusi digital pemerintah,” ujar salah satu aktivis.
Di akhir rapat kerja, Komisi I DPR memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Komdigi untuk menyampaikan hasil audit menyeluruh dan rencana aksi perbaikan sistem. “Kami harap kasus ini bisa menjadi titik balik untuk transformasi digital yang lebih berintegritas,” tutup Wakil Ketua Komisi I DPR. Komdigi sendiri berjanji akan menggelar konferensi pers mingguan untuk memberikan update perkembangan penanganan kasus kepada publik, sebagai bentuk komitmen transparansi lembaga.
